Jakarta – Kementerian Kesehatan (Kemenkes) melakukan penandatanganan kerjasama MoU dengan KPU RI terkait penyerahan akses data pemilih untuk program vaksinasi COVID-19. Menkes Budi Gunadi Sadikin menyebut Kemenkes memakai data pemilih KPU RI itu agar paling update.
“Bagaimana kita memastikan nama, alamat tanggal lahir dan segala macam informasi yang tidak ada di Kemenkes adalah data yang benar, dan data yang terkini. Karena nama, alamat, tanggal lahir ada di perbankan, ada di data pajak, ada di data KPK, KPU, di Dukcapil dan ada mungkin di 100 lebih kementerian/lembaga,” kata Budi Gunadi dalam acara yang disiarkan virtual di YouTube KPU RI, Selasa (2/3/2021).
Budi Gunadi mengatakan pemakaian data pemilih KPU dilakukan karena diyakini paling update karena baru saja dilakukan Pilkada 2020. Meski Dukcapil juga memiliki database nama, NIK, dan tanggal lahir tetapi tidak dijamin data terbarunya misalnya terkait domisili dan status kematian.
“Data eksistensi dia masih ada atau sudah wafat, itu yang Dukcapil ternyata memang bukan yang paling lengkap. Oleh karena itu, kita perlu rekonsiliasi data domisili ini,” ungkapnya.
Selain itu dia menyebut data KPU juga mendata domisili warga. Dengan demikian, warga tidak perlu pulang kampung ke rumahnya untuk mendapatkan vaksinasi.
 Menkes Budi Gunadi Sadikin dan Plt Ketua KPU Ilham Saputra (Dok. screenshot YouTube KPU RI) |
“Kemarin kita vaksinasi sempat ribut, karena ini orang Jakarta jatahnya di kasih ke Jakarta, ternyata kita sadar banyak orang Bekasi yang kerja di Jakarta masih dekat, banyak orang Bandung kerja di Jakarta, banyak orang Yogya yang kerja di Jakarta. Jadi jatahnya di kasih ke Yogja begitu mau disuntik mereka ngomel karena tinggal di Jakarta kok disuruh pulang ke Yogja naik pesawat bayar tiket mahal. Itu adalah contoh problem pertama karena data tidak update,” ujarnya.
“Jadi itu sebabnya kita harapkan teman-teman di Kemenkes tidak usah menyentuh data yang bukan topiksnya kita, tinggal ngecek institusi lain yang punya tapi dipastikan beberapa institusi supaya bisa dapat data yang terkini,” imbuhnya.
Baca : Satgas Bicara Vaksin Nusantara, Ini Tahapan yang Harus Dilalui
Alasan lainnya misalnya database Kemenkes bersifat dinamis, yang paling update adalah data BPJS Kesehatan. Dengan begitu, Budi Gunadi meminta jajarannya mengecek database di instansi lain sesuai kebutuhannya.
“Kami bekerja keras untuk bisa mengatasi itu bisa teratasi kalau bisa bekerjasama. Kalau data ini ke Kemendagri kalau kurang lengkap ke KPU, kalau data keuangan ke Kemensos atau ke Kemenkeu sehingga kita hanya konsentrasi ke data yang kita kelola yaitu data kesehatan masyarakat,” ujarnya.
Sementara itu, Plt Ketua KPU Ilham Saputra menyambut baik kepercayaan Kemenkes terhadap data KPU untuk program vaksinasi. Ilham menyebut data pemilih KPU sebelumnya telah dimutakhirkan dan diawasi parpol dan Bawaslu agar datanya lebih akurat.
“Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Kementerian Kesehatan dalam hal ini pada Menkes dan jajaran yang telah mempercayakan kami untuk membantu program vaksinasi nasional yang sudah berjalan dan semoga vaksinasi nasional ini bisa diberikan merata kepada seluruh rakyat Indonesia,” ujar Ilham.
(yld/hri)
