Jakarta – Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengungkapkan bahwa hingga saat ini belum ada realisasi anggaran untuk pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). Hal ini disebabkan sebagian besar anggaran Kementerian PU masih diblokir oleh Kementerian Keuangan. Dody menjelaskan bahwa situasi ini berkaitan dengan Inpres Nomor 1 Tahun 2025 mengenai Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025. Akibatnya, anggaran Kementerian PU untuk tahun 2025 tersisa hanya Rp29,57 triliun. “Realisasi anggaran IKN belum ada, kan anggaran kita diblokir semua. Anggarannya tidak ada,” kata Dody saat ditemui di Kompleks DPR RI, Kamis (5/2/2025).
Meski demikian, Dody menyampaikan bahwa pihaknya akan segera berkoordinasi dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk mengajukan kebutuhan anggaran tambahan guna mendanai program-program penting. Dody berharap ada tambahan alokasi anggaran dari Kementerian Keuangan untuk memastikan pembiayaan infrastruktur dapat tercapai. “Kalau bisa Rp1.000 triliun, kenapa enggak?” ujar Dody.
Selain itu, Dody menyatakan bahwa hingga saat ini, pihaknya belum merencanakan kunjungan ke IKN untuk meninjau progres pembangunan infrastruktur dasar yang telah dianggarkan. Fokus utama saat ini adalah penyesuaian dengan anggaran yang tersedia.
Untuk menanggulangi keterbatasan anggaran, Kementerian PU juga melakukan sejumlah langkah efisiensi, di antaranya pembatasan perjalanan dinas baik dalam maupun luar negeri secara selektif, penerapan paperless office, serta pengurangan signifikan dalam belanja alat tulis kantor (ATK). Selain itu, kegiatan seremonial seperti Hari Bakti Kementerian PU, Hari Air, Hari Jalan, dan Hari Habitat Dunia juga akan ditiadakan, bersama dengan rapat atau seminar luring yang akan digantikan dengan pelaksanaan secara daring.
Langkah efisiensi juga diterapkan pada belanja kehumasan yang dianggap kurang prioritas, termasuk pencetakan banner dan spanduk serta pengadaan seminar kit. Dody juga menyebutkan bahwa belanja operasional, seperti layanan perkantoran, pemeliharaan, perawatan, dan sewa kendaraan, serta belanja non-operasional seperti honor kegiatan, jasa konsultan, dan kajian/analisis, akan dikurangi.
Sebagai informasi, anggaran Kementerian PU tahun 2025 pada awalnya dipatok sebesar Rp110,95 triliun. Namun, anggaran tersebut kemudian dipotong sebesar Rp81,38 triliun, sehingga yang tersisa hanya Rp29,57 triliun.
Baca Juga : Sri Mulyani Rayakan Hari Perempuan Sedunia 2024, Ini Pesannya
