Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, melakukan langkah strategis dalam bidang politik, hukum, dan keamanan dengan menunjuk Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam). Keputusan ini diambil menyusul pengunduran diri Mahfud Md dari jabatan tersebut. Presiden Jokowi menyampaikan alasan di balik pemilihan Tito Karnavian, mencatat pengalaman luar biasa yang dimilikinya.
“Pak Tito karena juga punya pengalaman dulu di BNPT (Badan Nasional Penanggulangan Terorisme), dulu di Kapolri, sekarang di Mendagri. Saya kira untuk memegang di Menko Polhukam juga tidak ada masalah,” ungkap Presiden Jokowi dalam konferensi pers di Gedung Bale Rame pada Sabtu (03/02/2024) yang dilansir dari website resmi Sekretariat Kabinet.
Langkah Presiden ini tidak hanya didasarkan pada keberhasilan Tito Karnavian di sejumlah jabatan strategis sebelumnya, tetapi juga pada kebijakan yang dibuatnya sebagai Menteri Dalam Negeri. Tito Karnavian terbukti memiliki visi yang kuat dalam mendukung pemerintahan yang efisien dan responsif terhadap berbagai tantangan di dalam negeri. Sebelumnya, Presiden Jokowi telah mengeluarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 20/P Tahun 2024 yang secara resmi mencatat pengunduran diri Mahfud Md sebagai Menko Polhukam.
Bersamaan dengan itu, tercatat juga penunjukan Tito Karnavian sebagai Pelaksana Tugas Menko Polhukam. Keputusan ini menjadi bukti komitmen pemerintah untuk menjaga stabilitas dan keamanan nasional. Meski Tito Karnavian saat ini hanya menjabat sebagai Plt, Presiden Jokowi menegaskan bahwa belum ada keputusan definitif terkait pengganti Menko Polhukam yang tetap. Presiden memandang pentingnya kelancaran organisasi dalam menjalankan fungsi-fungsi krusialnya.
“Ya nanti dilihat lah, kita ini yang penting organisasi berjalan dengan baik,” tambahnya.
Presiden juga menegaskan bahwa proses penetapan Menko Polhukam definitif akan segera dilakukan dan ditempati oleh tokoh yang memiliki latar belakang nonpartai politik. Keputusan ini mencerminkan komitmen pemerintah untuk menjaga independensi dan profesionalitas dalam mengelola bidang politik, hukum, dan keamanan.
“Secepatnya. Dari non-(parpol),” pungkasnya.
Keputusan Presiden Joko Widodo untuk menunjuk Tito Karnavian sebagai Pelaksana Tugas Menko Polhukam merupakan langkah cerdas dan strategis dalam menghadapi dinamika politik, hukum, dan keamanan. Tito Karnavian, dengan pengalamannya yang luas di berbagai jabatan, diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam menjaga stabilitas dan keamanan nasional. Pemilihan figur dari nonpartai politik juga menggarisbawahi komitmen pemerintah untuk menjaga independensi dan profesionalitas dalam pengelolaan sektor vital ini.
Dengan demikian, pemerintah menegaskan fokusnya pada kelancaran organisasi dan keberlanjutan kebijakan yang mendukung kemajuan bangsa. Keputusan cepat untuk menentukan pengganti definitif diharapkan dapat memberikan kepastian dan konsistensi dalam kepemimpinan di bidang politik, hukum, dan keamanan. Langkah Presiden Jokowi ini mendapat sorotan positif dari berbagai pihak, mengingat Tito Karnavian dinilai memiliki kapabilitas dan integritas yang dapat mengemban tanggung jawab sebagai pemimpin di bidang politik, hukum, dan keamanan.
Baca juga: Mengenal Ideologi Pancasila Beserta Fungsi dan Maknanya
Sumber: setkab.go.id