JAKARTA, Arahnegeri.com – Pertumbuhan ekonomi tahun depan diperkirakan akan lebih melambat dari pertumbuhan ekonomi tahun ini. Hal ini tak lepas dari faktor ekonomi global yang diramal bakal mengalami resesi.
meski melambat, Ekonom Makroekonomi dan Pasar Keuangan LPEM FEB UI Teuku Riefky memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia akan tumbuh di atas 5% pada tahun depan, dengan syarat pemerintah memerhatikan kebijakan-kebijakan tertentu.
“Proyeksi kita masih di atas 5% (pertumbuhan ekonomi 2023) walaupun nampaknya akan melambat dibanding tahun ini,” tutur Riefky kepada Kontan.co.id, Kamis (22/12).
Hal yang perlu diwaspadai kata Riefky, diantaranya, terkait dengan rezim pengetatan moneter, disrupsi rantai pasok global, serta penanganan inflasi domestik. Selain itu, mandat defisit yang akan di bawah 3% juga harus benar-benar dijaga.
Tahun depan, pemerintah menetapkan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebesar 2,84% dari Produk Domestik Bruto (PDB) atau secara nominal sebesar Rp 598,2 triliun.
Baca Juga: Arahan Presiden Jokowi pada Panglima TNI
Untuk menjaga defisit tetap di bawah 3%, Riefky mengatakan pemerintah harus melakukan efisiensi belanja dan terus menggenjot penerimaan. Mengingat, di tahun 2023 akan lebih sulih karena telah memasuki tahun politik.
Selain itu, sinergi pemerintah pusat dan daerah melalui Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP) dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) harus terus ditingkatkan di 2023, mengingat cara ini terbilang efektif dalam mengendalikan inflasi.
“TPIP dan TPID harus dilanjutkan melihat usaha tahun ini yang hasilnya cukup efektif,” kata Riefky.
Untuk diketahui, belanja negara tahun depan ditetapkan sebesar Rp3.061,2 triliun, yang terdiri dari belanja pemerintah pusat Rp2.246,5 triliun dan transfer ke daerah sebesar Rp814,7 triliun. Belanja pendidikan dan kesehatan masih tetap memiliki alokasi terbesar di dalam rangka membangun sumber daya manusia Indonesia yang unggul dan produktif, yaitu mencapai Rp612,2 triliun.
Sedangkan pendapatan negara ditargetkan Rp 2.463 triliun. Target tersebut akan dicapai melalui berbagai reformasi perpajakan dan pelaksanaan Undang-undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Ini dilakukan untuk memperkuat fondasi perpajakan yang lebih adil dan efektif serta mendukung pendanaan secara sehat dan berkelanjutan.
Baca Juga : Jokowi Luncurkan Metavarse, Apa Itu Jagat Nusantara?
Dapatkan informasi terupdate berita polpuler harian dari arahnegeri.com. Untuk kerjasama lainya bisa kontak email atau sosial media kami lainnya.