arahnegeri.com – Pemerintah membutuhkan Rp 3.461 triliun untuk mengatasi perubahan iklim. Hal ini karena Indonesia telah berkomitmen untuk mengurangi emisi dalam rangka pengelolaan iklim melalui Nationally Determined Contribution (NDC).
Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan Indonesia telah berjanji untuk mengurangi emisi sebesar 29 persen melalui upaya sendiri dan 41 persen dengan bantuan internasional pada tahun 2030. “Berapa biaya untuk mencapai NDC? Menurut perkiraan, total permintaan yang kami komunikasikan adalah Rp 3.461 triliun itu angka duit beneran,” katanya dalam keterangan tertulis, Rabu (29 Juni 2022).
Menurut dia, sektor energi dan transportasi merupakan dua sektor yang paling banyak menyumbang dana Rp 3.307 triliun karena memiliki emisi terbesar. Pada saat yang sama, meskipun sektor kehutanan dan perlindungan lingkungan telah memberikan kontribusi besar terhadap pengurangan emisi, mereka telah menginvestasikan uang yang sangat sedikit.
“Kalau kita lihat kontribusi biaya tersebut, sektor kehutanan kecil tapi kontribusi (pengurangan) karbondioksidanya besar. Jadi dalam hal ini sektor kehutanan hanya membutuhkan 77,8 triliun rupiah dari 497-692 juta ton dari sisi sektor kehutanan kalau menggunakan 21% atau 41% penurunan CO2,” katanya.
Selain sektor energi dan transportasi serta kehutanan dan lingkungan hidup, sektor lain yang juga berkontribusi dalam penurunan emisi adalah IPPU yang menempati urutan ketiga dengan kontribusi finansial sebesar Rp 40,77 triliun. Disusul sektor limbah Rp 30,34 triliun dan pertanian Rp 5,18 triliun.
“Bandingkan sektor kedua (energi dan transportasi) untuk menurunkan CO2 sebesar 414 juta ton kita butuhkan Rp 3.300 triliun sendiri. Maka itu, strategi pendanaan kita tetap bisa membangun untuk menjadi negara maju namun biayanya berbeda-beda,” ucapnya.
Baca Juga : Pembangunan IKN Telah Dimulai!
