Presiden mengarahkan agar dilakukan surveilans yang ketat terhadap sekolah yang melakukan PTM sehingga apabila ada indikasi kasus dapat segera ditangani.
Jakarta – Presiden Joko Widodo meminta jajarannya untuk waspada dalam menghadapi pandemi Covid-19, terutama menjelang Natal dan Tahun Baru (Nataru). Meski jumlah kasus harian menurun, Presiden meminta pemantauan ketat di berbagai daerah untuk menghindari lonjakan kasus.
“Presiden juga menegaskan bahwa di lima provinsi yang jumlah kasusnya mulai menurun, ada tanda-tanda jumlah kasus meningkat dan harus diawasi secara ketat. Oleh karena itu, lima provinsi tersebut jadi pusat pantauan,” kata Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dalam keterangannya di Kantor Presiden Jakarta usai rapat terbatas (ratas) yang diselenggarakan Presiden di Istana Merdeka, Jakarta, Senin. , 15 November 2021.
Budi mengatakan pertemuan itu juga membahas pembelajaran tatap muka (PTM). Presiden menginstruksikan pengawasan ketat terhadap sekolah-sekolah yang melakukan PTM agar segera ditangani begitu ada tanda-tanda.
Baca juga : Presiden Jokowi Bahas Situasi Dunia dengan Presiden Dewan Eropa
“Pak Nadiem dan saya akan segera merger. Rencananya diharapkan selesai minggu ini, dan kami akan dapat melanjutkan rencana tatap muka, tetapi dengan pengawasan proaktif,” lanjutnya.
Terkait vaksinasi Budi menjelaskan dari target vaksinasi 208 juta orang, 60% menerima dosis pertama dan 40% menerima dosis penuh. Budi melanjutkan, hingga akhir tahun, pihaknya memperkirakan jumlah suntikan vaksin bisa mencapai 290-300 juta.
Diperkirakan 78% populasi target mendapat suntikan pertama dan 60% mendapat suntikan lengkap. injeksi. Menurut dia, angka tersebut melebihi target Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), mencapai 40% dari dosis penuh.
Baca juga : TNI dan Polri Bagikan Bansos Kepada Warga Kurang Mampu Ditengah Pandemi Covid-19
Selain itu, kepala negara juga menekankan masa berlaku vaksin. Presiden meminta seluruh daerah untuk lebih memperhatikan masa berlaku vaksin untuk menghindari kadaluarsa stok vaksin.
“Misalnya kalau sudah habis masa berlakunya, mungkin bisa kita transfer ke provinsi lain yang masih membutuhkan, atau kita bisa transfer ke TNI dan Polri,” tambah Budi.
Dari sisi obat-obatan Menkes berharap obat monupiravir dari pabrikan Merck di Amerika Serikat tersebut segera sampai di Indonesia. Kementerian Kesehatan terus mengkaji obat lain yang juga dapat mengurangi risiko masuk rumah sakit untuk kasus yang dikonfirmasi.
“Kami akan terus bekerja sama dengan BPOM untuk meneliti obat-obatan alternatif,” ujarnya.
Baca juga : Cegah Gelombang Ketiga, Satgas Covid-19 Babel Perketat Perjalanan Antarpulau
Sumber : presidenri.go.id.