Jakarta –
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan pemerintah bakal memenuhi kebutuhan anggaran vaksin dan proses vaksinasi COVID-19 di tahun 2021. Pemenuhan anggaran itu juga tanpa harus menambah atau melebarkan defisit APBN.
Dalaman APBN tahun anggaran 2021, defisit ditetapkan sebesar 5,7% terhadap produk domestik bruto (PDB). Pada APBN, dikatakan Sri Mulyani, pemerintah masih bisa merealokasi anggaran belanja untuk memenuhi anggaran vaksin dan vaksinasi COVID-19.
“APBN 2021 yang sudah disetujui DPR. DPR menggariskan dalam UU bahwa kami boleh melakukan perubahan realokasi asalkan tidak tambah defisitnya. Jadi defisit tetap 5,7% namun komposisi diubah,” kata Sri Mulyani dalam konferensi pers tentang realisasi pelaksanaan APBN tahun anggaran 2020 secara virtual, Rabu (6/1/2021).
Proses vaksinasi akan dilakukan pada pertengahan Januari 2020, sekitar 181 juta orang Indonesia akan divaksin COVID-19. Pemerintah, dikatakan Sri Mulyani memastikan proses vaksinasi diberikan cuma-cuma atau gratis kepada masyarakat.
Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini mengungkapkan, vaksinasi COVID-19 merupakan program prioritas pemerintah di tahun 2021. Anggaran vaksinasi pun bisa digunakan dalam anggaran belanja negara yang mencapai Rp 2.750 triliun.
“Pertanyaannya apakah anggaran pasti tersedia? Ya harus, karena prioritas. Kalau tidak punya? Ya pasti ada karena kami gunakan ini sebagai prioritas. Jangan lupa APBN 2021 itu total anggaran belanja Rp 2.750 triliun. Jadi kami bisa realokasi dalam Rp 2.750 t itu untuk vaksin jadi utamanya,” ungkap Sri Mulyani.
(fdl/fdl)