Jakarta – Tujuh mahasiswa Universitas Indonesia (UI) mengajukan uji formil terhadap Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI) yang baru disahkan oleh pemerintah dan DPR ke Mahkamah Konstitusi (MK). Gugatan tersebut telah diterima MK dengan nomor perkara 47/PUU/PAN.MK/AP3/03/2025.
Permohonan tersebut diajukan oleh Muhammad Alif Ramadhan, Namoradiarta Siaahan, Kelvin Oktariano, M. Nurrobby Fatih, Nicholas Indra Cyrill Kataren, Mohammad Syaddad Sumartadinata, dan R. Yuniar A. Alpandi pada Jumat (21/3).
Dalam petitum permohonan, para pemohon meminta agar ketentuan norma dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia yang telah diubah, dihapus, atau dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, kembali diberlakukan.
Minimnya Keterbukaan dan Partisipasi Publik
Para pemohon beralasan bahwa revisi UU TNI tidak memenuhi asas keterbukaan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU P3). Mereka menyoroti minimnya partisipasi publik serta sulitnya masyarakat dalam mengakses draf revisi undang-undang tersebut.
Selain itu, pemohon juga mempermasalahkan percepatan pengesahan RUU TNI, meskipun rancangan regulasi tersebut tidak masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas). Mereka menilai bahwa penggunaan naskah akademik periode 2020-2024 dalam revisi ini tidak sesuai, mengingat RUU tersebut tidak berstatus carry over ke periode saat ini.
“Penyusunan RUU TNI di luar Prolegnas tanpa memenuhi syarat yang ditentukan dalam Pasal 23 UU P3 menciptakan ketidakpastian hukum karena mengabaikan mekanisme perencanaan yang menjadi dasar dalam pembentukan undang-undang,” bunyi permohonan tersebut.
Para pemohon juga menekankan bahwa ketidakpastian ini dapat melemahkan sistem legislasi yang terstruktur serta mengurangi legitimasi produk hukum yang dihasilkan.
Revisi UU TNI Disahkan Meski Menuai Protes
Pemerintah dan DPR sebelumnya telah mengesahkan revisi UU TNI dalam sidang paripurna yang digelar pada Kamis (20/3). Surat presiden untuk pembahasan RUU TNI baru diterima DPR pada 18 Februari 2025, hanya sebulan sebelum pengesahan dilakukan.
Proses pembahasan RUU TNI menuai kritik dari berbagai kalangan karena dinilai dilakukan secara terburu-buru dan tertutup. DPR dan pemerintah bahkan sempat menggelar pembahasan tertutup di Hotel Fairmont, Jakarta, pada Minggu (16/3), yang semakin memicu kontroversi.
Sejumlah aksi unjuk rasa menolak RUU TNI pun berlangsung di berbagai daerah selama pekan ini. Meski demikian, pemerintah dan DPR tetap melanjutkan proses legislasi dan mengesahkan regulasi tersebut.
Baca Juga : Hari Ini IDI dan 4 Organisasi Profesi Lainnya Lakukan Aksi Damai Tolak RUU Kesehatan Omnibus Law
