Arah Negeri – Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) 2/2022 tentang Cipta Kerja turut berdampak terhadap ketentuan perpajakan.
Merujuk pada Pasal 111, Pasal 112, dan Pasal 113 Perpu Cipta Kerja yang masing-masing merevisi UU PPh, UU PPN, dan UU KUP, tampak bahwa pasal-pasal yang sudah direvisi melalui UU 7/2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) tidak direvisi lagi melalui Perpu Cipta Kerja.
“[Perppu 2/2022 sudah] sinkronisasi dan harmonisasi dengan UU 7/2021 tentang HPP dan UU 1/2022 tentang HKPD,” ujar Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Jumat (30/12/2022).
Sebagai contoh, Perpu Cipta Kerja tidak merevisi Pasal 4 UU PPh seperti UU 11/2020 tentang Cipta Kerja. Kala itu, Pasal 4 UU PPh direvisi melalui UU Cipta Kerja guna mengatur tentang penghasilan berupa dividen yang dikecualikan dari objek PPh.
Mengingat Pasal 4 UU PPh juga tercantum dalam UU HPP dan di dalamnya sudah termuat ketentuan pengecualian dividen dari objek pajak, revisi atas Pasal 4 UU PPh menjadi tidak perlu lagi dicantumkan dalam Perpu Cipta Kerja.
Baca Juga : DPR Sosialisasikan Tata Kelola Baru Penggunaan Dana Otsus dalam UU
Tak hanya ketentuan pajak pusat, Perpu Cipta Kerja juga berdampak terhadap ketentuan pajak daerah dan retribusi daerah. Pada UU Cipta Kerja, Pasal 114 adalah pasal yang merevisi UU 28/2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD).
Dalam Pasal 114 Perpu Cipta Kerja, hanya diatur bahwa ketentuan pajak daerah mengikuti ketentuan pada UU HKPD. “Ketentuan mengenai pajak daerah dan retribusi daerah dalam rangka penciptaan lapangan kerja sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UU HKPD,” bunyi Pasal 114 Perpu Cipta Kerja.
Revisi atas UU PDRD dalam UU Cipta Kerja seperti retribusi persetujuan bangunan gedung (PBG), penghapusan retribusi izin gangguan, serta kewenangan pemerintah pusat untuk mengevaluasi ketentuan pajak daerah telah diatur dalam UU HKPD sehingga tidak perlu diatur kembali dalam Perpu Cipta Kerja.
Untuk diketahui, Perpu Cipta Kerja telah ditetapkan oleh pemerintah guna melaksanakan Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020. Putusan tersebut menyatakan UU 11/2020 tentang Cipta Kerja inkonstitusional bersyarat dan perlu segera diperbaiki dalam waktu 2 tahun sejak putusan dibacakan.
Menurut pemerintah, Perpu Cipta Kerja perlu diterbitkan karena adanya kegentingan yang memaksa. Pemerintah berpandangan saat ini dunia sedang dihadapkan oleh krisis energi dan pangan, perubahan iklim, dan gangguan rantai pasok.
Masalah tersebut dapat direspons lewat kebijakan-kebijakan berdasarkan Perpu Cipta Kerja. “Kondisi sebagaimana dimaksud … telah memenuhi parameter sebagai kegentingan memaksa yang memberikan kewenangan kepada presiden untuk menetapkan perpu,” tulis pemerintah pada bagian pertimbangan.
Baca Juga : Presiden Jokowi Lantik Hendrar Prihadi Jadi Kepala LKPP
