Site icon Arah Tujuan Negeri

Pemerintah Tetap Berlakukan PPKM dan Vaksin Booster Mulai 12 Januari

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto/Dok. Ekon

Jakarta – Pemerintah akan terus melakukan PPKM di Jawa-Bali dan luar Jawa-Bali selama dua minggu ke depan atau mulai 4 hingga 17 Januari 2022. Hal ini sesuai dengan hasil penilaian yang dilakukan pekan lalu usai musim liburan Natal dan Tahun Baru.

Per 2 Januari 2022, tren kasus aktif adalah 4.382 kasus, yaitu 0,1% dari total, lebih rendah dari rata-rata dunia 10,53%. Dibandingkan dengan kondisi puncak 24 Juli 2021, persentasenya turun 99,23%. Persentase kasus aktif Jawa-Bali 54,9% secara nasional dan 45,1% di luar Jawa-Bali. Di sisi lain, jumlah konfirmasi harian sebanyak 174 pada 2 Januari, turun 99,69% dari nilai tertinggi pada 15 Juli 2021.

“Angka Reproduksi Kasus Efektif (Rt) Indonesia yakni 0,98, dan angka Rt semua pulau berada di bawah 1 (laju penularan terkendali). Namun, perlu diwaspadai sedikit kenaikan laju reproduksi di Pulau Sumatera, Bali, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua,” kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, dalam Konferensi Pers Ratas Evaluasi PPKM, Senin (03/01/2022).

Pemerintah menyebut level Asesmen Situasi Covid-19 dari 27 Provinsi di Luar Jawa-Bali (per 1 Januari 2022) terlihat bahwa seluruh Provinsi memiliki “Transmisi Komunitas” sangat baik yaitu pada Level 1, namun kondisi berbeda terjadi pada “Kapasitas Respon” di mana ada beberapa Provinsi dengan kapasitas Terbatas. Hal ini menjadikan tidak ada Provinsi yang termasuk Level 4 dan Level 3, namun ada 20 Provinsi pada Level 2 (dikarenakan 6 Provinsi dengan kapasitas respon “Sedang” dan 14 Provinsi “Terbatas”). Sementara, terdapat 7 Provinsi yang sudah masuk di Level 1, yakni Provinsi Nusa Tenggara Barat, Sumatera Utara, Maluku Utara, Kepulauan Riau, Gorontalo, Bengkulu, dan Kalimantan Utara.

Sampai saat ini, 20 negara bagian telah divaksinasi dengan dosis 1 pada tingkat “cukup (> 70%)”, 6 negara bagian pada tingkat “sedang (50% -70%)”, dan “dibatasi (& lt;). 50) Level.%)”, Yaitu Papua.

Baca Juga : 11 Tahun Mengabdi, Alumni Akpol 2010 Gelar Vaksinasi untuk Anak 6-11 Tahun dan Bagikan 1.000 Paket Bansos

Sebaliknya, per 1 Januari 2022, tidak ada provinsi/kota Level 4, tetapi ada tiga provinsi Level 3: Sukamara, Solon dan Turku Bintuni. Sejak saat itu, Tingkat 2 kabupaten/kota terus menurun menjadi 129 kader/kota, Tingkat 1 provinsi/kota terus meningkat, dan jumlahnya meningkat menjadi maksimal 254 kader/kota.

Sejak vaksinasi diterapkan ke anak, tingkat vaksinasi rata-rata selama seminggu terakhir telah meningkat, dengan dosis harian rata-rata 1.519.457. Faktanya, vaksinasi anak-anak (611 tahun) telah meningkatkan tingkat vaksinasi harian lebih dari 215.000 kali sejak awal, dan hingga saat ini, anak-anak berusia 611 tahun telah divaksinasi sebanyak 3.871.152 kali. .. Proporsi wilayah selain Jawa-Bali meningkat dengan kontribusi rata-rata harian nasional sebesar 50,3%.

“Pemerintah sedang menyiapkan program booster imun atau dosis ketiga dan telah menyelesaikan Instruksi Presiden dan Menteri Kesehatan/Kepmenkes (KMK) yang akan segera dimulai pada 12 Januari 2022,” kata Menko Airlangga dalam siaran pers tertulis.

Pemerintah juga menyebutkan realisasi sementara program PEN mencapai Rp658,6 triliun pada 2021, dari pagu Rp744,77 triliun-Rp88,4 miliar. Klaster kesehatan sudah mencapai batas atas Rp 198,5 triliun atau Rp 215,0 triliun atau setara dengan Rp 92,3 ribu. Perlindungan sosial sebesar Rp 171,0 triliun atau Rp 91,6 miliar 186,6 triliun. Program prioritas Rp 105,4 triliun atau batas atas Rp 117,9 triliun Rp 89,3 triliun. Insentif usaha sebesar Rp 67,7 triliun atau Rp 107,7, Rp 62,8 triliun. Dukungan sebesar 116,2 triliun rupiah atau 71,5 hingga 162,4 triliun rupiah oleh UMKM dan BUMD.

Pemerintah juga memaparkan realisasi sementara Program PEN Tahun 2021 mencapai Rp658,6 triliun atau 88,4% dari Pagu Rp744,77 triliun. Kluster Kesehatan merealisasikan sebesar Rp198,5 triliun atau 92,3% dari pagu Rp215,0 triliun. Perlindungan Sosial sebesar Rp171,0 triliun atau 91,6% dari pagu Rp186,6 triliun. Program Prioritas sebesar Rp105,4 triliun atau 89,3% dari Pagu Rp117,9 triliun. Insentif Usaha sebesar Rp67,7 triliun atau 107,7% dari Pagu Rp62,8 triliun. Dukungan UMKM dan Korporasi sebear Rp116,2 triliun atau 71,5% dari Pagu Rp162,4 triliun.

Exit mobile version