Site icon Arah Tujuan Negeri

Pentingnya Isu Perubahan Iklim dalam Kebijakan Ekonomi dan Keuangan

Pentingnya-Isu-Perubahan-Iklim-dalam-Kebijakan-Ekonomi-dan-Keuangan

Jakarta –  Sri Mulyani Indrawati selaku Menteri Keuangan menyebutkan bahwa perubahan iklim yang terjadi saat ini telah menjadi suatu ancaman secara global. Memprioritaskan perubahan iklim menjadi suatu pertimbangan dalam menentukan kebijakan merupakan langkah yang perlu diambil. Bagi negara berkembang seperti Indonesia kemungkinan keberhasilan pembangunan juga akan semakin besar.

“Mengutamakan perubahan iklim menjadi bagian dari kebijakan merupakan langkah yang perlu diambil serta dapat menentukan arah pertumbuhan yang lebih baik dan berkualitas,” ungkap Menkeu Sri Mulyani dalam acara Sixth Ministerial Meeting of The Coalition of Finance Ministers for Climate Action, Jakarta, Rabu (13/10).

Berbagai trobosan yang telah dilakukan menghasilkan kemajuan dan tindakan nyata dalam mengintegrasikan perubahan iklim dalam kebijakan ekonomi dan keuangan. Di Indonesia, pemerintah pusat dan pemerintah daerah telah mengaplikasikan metodologi climate budget tagging. Kebijakan ini sudah dimulai sejak tahun 2016 di tingkat pemerintah pusat dan baru-baru ini juga telah mulai diterapkan pada 11 pemerintah daerah.

“Dalam pekerjaan kita beberapa tahun terakhir, sebagaimana terlampir dalam Laporan Tahunan 2020 dan 2021, telah menunjukkan suatu kemajuan dan tindakan nyata,” kata dia.

Banyak negara yang sedang mengiatkan penerapan carbon pricing, termasuk Indonesia yang akan segera mempersiapkan regulasi, infrastruktur, dan mekanisme perdagangan karbon. Secara global, tahun ini ada 64 instrumen penetapan harga karbon yang beroperasi dan tiga di antaranya dijadwalkan untuk diimplementasikan.

“Indonesia sedang revisi Undang-Undang Perpajakan yang salah satunya berisi aturan mengenai pajak karbon untuk mendorong pertumbuhan hijau,” kata dia.

Dia menekankan kedepanya masih akan ada dan perlu untuk selalu diwaspadai. Strategi carbon pricing harus didampingi dengan peraturan kebijakan di bawahnya agar dapat berjalan secara optimal. Kemudian, isu mengenai perbaikan data emisi agar kredit dapat diperdagangkan dengan pihak lain.

Sumber : Merdeka.com

Exit mobile version