Jakarta – Gelombang digitalisasi yang dipercepat oleh pandemi Covid-19 dalam beberapa tahun terakhir harus diselesaikan dengan cepat dan tepat. Dalam gelombang inovasi teknologi keuangan seperti perbankan digital, asuransi, dan pembayaran elektronik, penipuan dan kejahatan keuangan terus terjadi di masyarakat.
Untuk itu, Presiden Joko Widodo (Joko Widodo) mendorong jajarannya untuk menjaga dan mengawasi perkembangan digitalisasi keuangan yang sedang berkembang.
“Perkembangan yang pesat ini harus dijaga, harus dilindungi, dan sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat kita yang sehat. Jika kita mengendalikannya dengan cepat dan tepat, Indonesia memiliki potensi besar untuk menjadi raksasa digital setelah China dan India, dan dapat memimpin kita di Ini akan menjadi ekonomi terbesar ketujuh di dunia pada tahun 2030, “kata presiden.
Presiden menjelaskan, momentum tersebut harus disambung dengan upaya membangun ekosistem keuangan digital yang kuat, berkelanjutan, dan bertanggung jawab. Selain itu, juga harus memiliki mitigasi risiko atas kemungkinan timbulnya permasalahan hukum dan permasalahan-permasalahan sosial untuk mencegah kerugian dan meningkatkan perlindungan kepada masyarakat.
Pembiayaan teknologi finansial juga harus didorong untuk kegiatan produktif, membangun kemudahan akses, memberikan kemudahan akses bagi masyarakat yang tidak terjangkau layanan perbankan, membantu pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) agar lebih banyak melakukan transaksi digital yang minim aktivitas fisik, serta membantu UMKM untuk naik kelas dan masuk ke ranah digital.
“Saya titip kepada OJK dan para pelaku usaha dalam ekosistem ini untuk memastikan inklusi keuangan yang kita kejar, yang harus diikuti dengan percepatan literasi keuangan dan literasi digital, agar kemajuan inovasi keuangan digital memberikan manfaat bagi masyarakat luas dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif,” jelasnya.
“Inklusi keuangan juga harus memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat, khususnya masyarakat lapisan menengah ke bawah, menjadi solusi untuk menekan ketimpangan sosial, menjangkau segmen masyarakat yang belum tersentuh sistem keuangan konvensional,” imbuhnya.
Menurut Kepala Negara, penyedia layanan keuangan digital juga harus berorientasi Indonesiasentris, tidak hanya berpusat di Jawa saja, tetapi membantu mempercepat transformasi keuangan digital hingga ke seluruh penjuru Tanah Air. Oleh karena itu, Kepala Negara meminta seluruh industri jasa keuangan untuk melaksanakan program literasi keuangan dan literasi digital mulai dari desa, mulai dari pinggiran.
Dia menambahkan: “Ini tidak hanya memungkinkan orang untuk menggunakan layanan industri keuangan, tetapi juga mempromosikan kewirausahaan mereka dengan risiko rendah.”
Presiden berharap ekosistem keuangan digital yang kuat dan berkelanjutan harus terus dijaga untuk mendorong percepatan pergerakan ekonomi nasional yang inklusif dan memberikan kontribusi yang lebih besar bagi upaya pemulihan ekonomi yang sedang berlangsung.
“Pelaku ekonomi khususnya pelaku ekonomi kecil khususnya pelaku usaha mikro kecil dan menengah sangat mengharapkan komitmen, keberpihakan dan kerja keras bapak ibu sekalian untuk segera keluar dari dampak pandemi Covid-19 dan memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya. kenyamanan Manfaatkan peluang baru yang muncul,” ujarnya.
Didampingi Presiden dalam acara tersebut Menteri Perekonomian Airlangga Hartarto, Sekretaris Kabinet Pramono Anung dan Ketua Komite OJK Wimboh Santoso.