Jakarta — Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan alasan di balik keputusan Presiden Joko Widodo (Jokowi) menunjuk aparat TNI/Polri menyalurkan bantuan tunai (BLT) kepada pedagang kaki lima (PKL) dan warteg.
Menurut Bendahara Negara, penunjukkan TNI/Polri guna meredakan ketegangan antara petugas dan pelaku usaha saat menutup usaha PKL dan warteg di wilayah PPKM level 4.
Ani mengatakan Jokowi berharap cekcok dan ketegangan yang sempat terjadi pada pembubaran PKL masa PPKM Darurat lalu bisa dihindari bila penutupan disertai penyaluran uang tunai sebagai bantalan mereka selama usaha ditutup.
“Dengan demikian tugas yang dilakukan oleh TNI/Polri di lapangan bisa dipahami oleh masyarakat karena memang kita meminta warung harus tutup atau pindah maka diberikan bantuan,” terang Ani, akrab sapaannya, pada konferensi pers daring yang disiarkan pada Kamis (9/9).
Meninjau uji coba penyaluran di Medan, Sumatra Utara, ia mengatakan sistem penyaluran telah disiapkan dengan administrasi dan verifikasi komputer. Sehingga, penyaluran tidak tumpang tindih dengan penerima bantuan lainnya.
Dia menambahkan bahwa pihaknya menganggarkan Rp1,2 triliun untuk diberikan kepada 1 juta penerima dengan nilai Rp1,2 juta per pemilik usaha kecil.
Bakal dibagikan berbarengan antara TNI dan Polri, maka tiap instansi mengelola dana sebesar Rp600 miliar.
“Rp600 miliar kami sampaikan untuk TNI dan Rp600 miliar untuk Polri untuk diteruskan ke masyarakat, terutama PKL jadi ini dananya Rp1,2 triliun,” ujar dia.
Sumber: CNN Indonesia
