Badan Pangan Nasional (BPN), yang baru saja dibentuk, diharapkan untuk menyelaraskan industri pangan nasional. Harapan ini dinyatakan oleh anggota legislasi Dewan Perwakilan Rakyat (Baleg) DPR RI Heri Gunawan (Hergun). Semua institusi terkait harus bekerja sama dalam konsumsi makanan, distribusi, dan produksi.
Dihubungi Parlementaria via Whatsapp, Kamis (26/8/2021), Hergun menyatakan bahwa BPN harus dapat menampilkan data pangan yang bertanggung jawab, sehingga tidak ada lagi “pertempuran” data pangan yang terjalin antar lembaga lainnya. Sementara itu, ketidaksinkronan data pangan telah menjadi salah satu penyebab impor pangan.
BPN, lanjut politisi senior Partai Gerindra ini, bertanggung jawab kepada presiden dan Presiden akan punya kendali mengontrol permasalahan sembilan bahan pokok pangan hingga end to end, mulai dari petani, hulu, hingga hilir sehingga mudah dikendalikan. Petani hingga pembeli akhir juga terkontrol.
Dijelaskan Hergun, Pasal 128 UU Pangan menyebutkan, BPN dapat mengusulkan kepada Presiden untuk memberikan penugasan khusus kepada BUMN pangan melaksanakan produksi, pengadaan, penyimpanan, dan/atau distribusi pangan pokok yang ditetapkan pemerintah. BUMN itu salah satunya adalah Bulog.
“Bisa disimpulkan, keberadaan BPN tidak akan mereduksi peran Bulog. Bahkan BPN akan makin meningkatkan peran Bulog di bidang pengadaan, pengelolaan, dan penyaluran pangan, karena di bawah koordinasi BPN diharapkan akan terwujud kolaborasi, sinergi, dan koordinasi yang lebih baik antarlembagi/instansi demi kedaulatan pangan nasional,” tutup Anggota Komisi XI DPR RI tersebut. (mh/sf)
Sumber : dpr.go.id
