Ketua Pansus Otonomi Khusus (Otsus) Papua DPR RI Komarudin Watubun memperkenalkan tata kelola baru penggunaan dana Otsus yang terkandung didalam Undang-Undang (UU) Otsus Papua yang baru saja disahkan dalam Rapat Paripurna terhadap Kamis (15/7/2021). Menurutnya, masalah perihal dana Otsus di tanah Papua ini lebih dari sekadar kuantitas dana yang disalurkan.
“Sekalipun Pansus DPR dan pemerintah bersepakat bahwa Dana Otsus mengalami peningkatan dari 2 % DAU Nasional jadi 2,25 persen, namun, RUU ini telah memperkenalkan sebuah tata kelola baru bagi penggunaan Dana Otsus,” mengerti Komarudin di dalam Laporan Pansus RUU tentang Otsus bagi Provinsi Papua di hadapan Rapat Paripurna yang digelar di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta.
Komarudin melanjutkan, tata kelola tersebut punyai dua skema,yakni penerimaan lazim dan penerimaan yang berbasiskan kinerja pelaksanaan. Penerimaan berbasiskan kinerja pelaksanaan ini mengatur bahwa sebesar sekurang-kurangnya 30 persen dialokasikan untuk pendidikan, dan 20 prosen untuk kesehatan. Menurutnya, aturan ini merupakan sebuah skema baru yang diinginkan sanggup tingkatkan pendidikan dan kesegaran di Papua, yang terhadap pada akhirnya akan menyejahterakan Orang Asli Papua (OAP).
“RUU ini termasuk sesuaikan indikator dalam bagian penerimaan dana Otsus termasuk perhatikan jumlah OAP, tingkat kesulitan geografis, dan indeks kemahalan konstruksi. Hal ini bersama mempertimbangkan kondisi dan keadaan di Papua kala ini,” imbuh politisi PDI-Perjuangan ini.
Kemudian, lanjut Komarudin, untuk mekanisme bagian dana Otsus dilakukan bersama dengan melibatkan peran Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Dalam perihal ini, DPD terhitung dapat dilibatkan didalam pengawasan pengelolaan dana Otsus. Penggunaan dana Otsus ini pun, lanjut Komaruddin, nantinya juga punyai rancangan induk yang ditetapkan oleh Menteri PPN/Kepala Bappenas.
Perubahan Undang-Undang ini dikehendaki mampu melakukan perbaikan dan menyempurnakan beragam kekurangan dalam pelaksanaan otonomi khusus. Sehingga bisa lebih pas sasaran, sebagai usaha menambah harkat dan martabat penduduk di Papua terutama OAP. Melalui perubahan tata kelola dana Otsus, diinginkan berbagai persoalan pembangunan selama ini bisa diatasi,” ujarnya.
Baca juga : DPR dorong Pemerintah segera atasi kelangkaan oksigen