Jakarta – Bareskrim Polri menggandeng Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) dalam mengusut dugaan kebocoran data 279 juta WNI. Selain itu, Bareskrim Polri juga akan berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil (Ditjen Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri.
“Tentunya tim akan koordinasi dengan Kominfo dan Dukcapil,” kata Kabareskrim Komjen Agus Andrianto kepada detikcom, Sabtu (22/5/2021).
Agus berharap, dengan menggandeng Kominfo dan Ditjen Dukcapil, polisi dapat mengetahui asal kebocoran data. Hal ini dilakukan, lanjut Agus, sebagai tindak lanjut dalam proses penyelidikan.
“Untuk mengetahui sumber data awal dari mana, sehingga bisa ditelusuri sebaran ke mana saja untuk kelanjutan proses penyelidikannya,” jelas Agus.
Sebelumnya, Agus menyampaikan Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti akan dipanggil oleh Bareskrim Polri untuk dimintai keterangan terkait kebocoran data WNI.
“Dirut BPJS Kesehatan akan dipanggil untuk klarifikasi,” kata Komjen Agus, Jumat (21/5).
Hal itu didasari pernyataan Kominfo yang menyebut data yang bocor identik dengan data BPJS Kesehatan. Ali Ghufron akan dipanggil pada Senin (24/5/2021) mendatang.
Seperti diketahui, data 279 juta penduduk Indonesia diklaim telah bocor dan dijual secara online. Informasi pribadi dalam data bocor itu meliputi NIK (nomor induk kependudukan), nama, alamat, nomor telepon, bahkan kabarnya juga besaran gaji.
Data bocor ini dijual dan disebut sebagai informasi pribadi lengkap. Disertakan pula sejuta sampel data untuk pengecekan. Kejadian ini bikin gempar dunia maya sejak kemarin, Selasa (20/5).
(aud/idh)
