Jakarta –
Rekening bank milik Front Pembela Islam (FPI) dihentikan sementara aktivitasnya oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).
Penghentian sementara ini dilakukan sebagai pelaksanaan fungsi analisis dan pemeriksaan laporan dan informasi transaksi keuangan yang berindikasi tindak pidana pencucian uang atau tindak pidana lainnya.
PPATK juga menyebut jika pemblokiran dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku. Ketua Kelompok Hubungan Masyarakat PPATK M Natsir Kongah mengungkapkan sampai dengan (5/1/2021), sesuai Pasal 40 ayat (3) Perpres Nomor 50 Tahun 2011, PPATK telah menerima 59 (lima puluh sembilan) Berita Acara Penghentian Transaksi dari beberapa Penyedia Jasa Keuangan atas rekening FPI, termasuk pihak terafiliasinya.
Penghentian sementara ini dilakukan dalam rangka pelaksanaan fungsi analisis dan pemeriksaan laporan dan informasi transaksi keuangan yang berindikasi tindak pidana pencucian uang atau tindak pidana lain.
Dia menyebutkan penetapan penghentian seluruh aktivitas atau kegiatan FPI sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Dalam Negeri, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Menteri Komunikasi dan Informatika, Jaksa Agung, Kapolri, dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme tentang larangan Kegiatan, Penggunaan Simbol dan Atribut serta Penghentian Kegiatan FPI merupakan keputusan yang perlu ditindak lanjuti oleh PPATK sesuai kewenangannya.
Untuk Mencegah Pemindahan Dana
Tindakan yang dilakukan PPATK dimaksud adalah tindakan yang diberikan oleh UU untuk mencegah adanya upaya pemindahan atau penggunaan dana dari rekening yang diketahui atau dicurigai merupakan hasil tindak pidana.
Dia mengungkapkan saat ini sesuai tugas, fungsi dan kewenangan yang diberikan oleh UU tersebut PPATK tengah melakukan penelusuran terhadap rekening dan transaksi keuangan. PPATK juga melakukan penghentian sementara seluruh aktivitas transaksi keuangan FPI, termasuk penghentian sementara seluruh aktivitas transaksi individu yang terafiliasi dengan FPI.
Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kewenangan PPATK dan Peraturan PPATK Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Penghentian Sementara dan Penundaan Transaksi oleh Penyedia Jasa Keuangan mengharuskan Penyedia Jasa Keuangan (PJK), termasuk bank-bank untuk menyampaikan Berita Acara Penghentian Sementara Transaksi kepada PPATK paling lama 1 (satu) hari kerja setelah penghentian sementara transaksi dilaksanakan.
Simak Video “Kuasa Hukum FPI Buka-bukaan soal Pembekuan Rekening oleh PPATK“
[Gambas:Video 20detik]
(kil/ara)